BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam cita citanya otonomi daerah diharapkan dapat menjunjung tinggi potensi daerah dan memakmurkan masyarakat di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat lagi. Otonomi daerah mendongng masyarakat di daerah untuk dapat memberdayakan dirinya, otonomi daerah terfokus dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat,kemudian hal ini diharapkan menjadi suatu pemicu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan banyak aspek positif terealisasi dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dengan wewenangnya di harapkan mampu menyediakan fasilitas publik serta dapat melakukan pepngelolaan sumberdaya daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu indikator tercapainya otonomi yang efektif adalah terciptanya daya saing daerah, dimana daerah adalah salah satu komponen utama dalam pemerintahan bukan hanya sebagai objek oleh pemperintah pusat.
Dengan demikian transfer kewenangan yang diberikan oleh pemeintah pusat kepada pemerintahan daerah adalah haruslah memberikan dampak terhadap kesejahteraan dalam pengurangan tingkat kemiskinan di indonesia.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini di antaranya.
A. Apa faktor faktor penghambat otonomi daerah dalam perananya sebagai sebuah hak dan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan, daya saing dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.
C. Manfaat
Penulis berharap semoga makalah ini dapat menjadi bahan materi referensi serta menjadi bahan bacaan yang bermanfaat serta bahan kajian yang lebih lanjut terhadap peran otonomi daerah terhadap penanggulangan kemiskinan di indoonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
A. faktor faktor penghambat otonomi daerah dalam perananya sebagai sebuah hak dan kewajiban meningkatkan kesejahteraan, daya saing dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.
Tanpa menguraikan lebih mendalam lagi mengenai otonomi daerah karena memeang pembahasan tentang otonomi daerah dan kemiskinan telah banyak di bahas di berbagai kajian baik itu oleh akademisi dan media media masa. Pada pembahasan diskusi kali ini saya membahas yang pertama adalah beberapa indikator tentang berbagai masalah tentang otonomi daerah kemudian tentang kemiskinan.
Otonomi daerah pada dasarnya merupakan hak daerah untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi otonomi daerah tidaklah di definisikan sesempit itu, otonomi daerah adalah juga merupakan kewajiban daerah untuk mengatur daerahnya demi kemakmuran dan kemasyalahatan masyarakat di daerah. Beberapa permasalahan juga kendala dalam penerapan otonomi daerah di indonesia antara lain 1. Pembagian urusan kepentingan antara daerah yang sering tumpang tindih, 2. Pelayanan umum yang umumnya terslengara tidak lain demi masyarakat karna keterbatasan daerah mengenai aturan dan tatacara yang sering tumpang tindih mengakibatkan pelayanan sektor publik masih menjadi fokus penting terhadap pelaksanaan otonomi daerah di indonesia, 3. Lemahnya koordinasi antar sektor di daerah, 4. Pembagian pendapatan pada umumnuya daerah ada yang memiliki sumberdaya yang kaya ada juga yang terbatas jadi perlunya keadilan untuk pembagian penghasilan antara pusat ke daerah dan daerah ke daerah di indonesia pembagian penghasilan antara pusat dan daerah dirasa sudah cukup bagus karena ada dana perimbangan yang kembali ke daerah dari pemerintah pusat, 5. Fanatisme daerah biasanya daerah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah sering sekali susah untuk memberikan pemerataan kepada daerah lain ini yang menyebabkan beberapa daerah di indonesia pasca penerapan otonomi daerah ada yang sangat kaya ada juga yang sangat miskin, 6. Disintegrasi karena letak geografis di indonesia yang berpulau pulau ini yang menyebabkan terjadinya disintegrasi antara daerah dan pusat.
Kemiskinan di definisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di artikan adalah kebutuhan primer yang melekat pada diri seseorang. Bebrapa kebutuhan dasar antara lain kebutuhan akan makan, kebutuhan akan makan, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan pelayanan pelayanan esensial seperti kesehatan, listrik, air dll. Permasalahan kemiskinan yang ada di indonesia antara lain 1.pengangguran , masalah pengangguran d indonesia lebih banyak disebabkan karena minimnya lapangan kerja dibandingkan angkatan kerja karena di indonesia presentase pengusaha tidak sampai satu persen, 2. Tingkat pendidikan rendah, selain masalah lapangan kerja yang terbatas masalah pendidikan di indonesia sangatlah pelik walaupun banyak lulusan sarjana di indonesia tetapi kualitas lulusan yang di hasilkan sangatlah kurang diperparah lagi mengenai pendidikan dasar 9 tahun yang di cnangkan pemerintah dimana kualitasnyauhan akan tidak sebanding dengan kebutindustri, 3. Bencana alam, semakin seringnya sustu daerah terkena bencana alam semakinrawanya suatu daerah menjadi miskin karena daerah tidak dapat memberdayakan daerahnya.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari berbagai masalah mengenai penerapan otonomi daerah serta faktr penyebab kemiskinan di indonesia yang telah di jabarkan pada pembahasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan otonomi daerah di indonesia sebenarnya sangat bagus guna mengangkat potensi daerah serta menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tetapi perlu di ingat pelaksanaan nya pun masih banyak kendala yang untuk kedepanya harus di evaluasi oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengann pemerintah daerah yang notabene menjalankanya. Beaberapa kendala yang di hadapi pemerinta pusat adalah disintregasi antar pusat daerah yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan otonoi daerah. Kemudian daerah pun dalam pepngelolaan sumberdaya daerahnya pun diharapkan adil baik untuk masyarakat di daerahnya sendiri serta masyarakat di sekitarnya, karena memeang masalah utama di daerah adalah egoisme daerah yang ingin mengelola sendiri kekayaan daerahnya dan tidak peduli kondisi daerah sekitarnya. Ini yang menyebabkan beberapa daerah di indonesia tidak berkembang pasca penerapan otonomi daerah sehingga tidak sejalan degan cita cita awal dalam penerapan otonomi daerah. Oleh karena itu kontrol dari pemerintah pusat perlu di tingkatkan tetapi tidak mengurangi arti otonomi daerah itu sendiri.
B. SARAN
Saran penulis untuk makalah ini adalah didasarkan oleh bebrbagai permasalahan yang terjadi. Penulis memberikan saran terhadap pemerintah untuk melakukan evaluasi kembali atas penerapan otonomi daerah di indoneisa serta melakukan peningkatan atas kontrol pemerintah pusat ke daerah. Kemudian masalah kemiskinan banyak disebebkan kurangnya peran pemerintah daerah dalam menanggulaginya selama ini masalah kemiskinan dipikul sendiri oleh pemerintah pusat, kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan serta kebijakan sektor publik banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan kebijakan yang dikeluarkan daerah hendaknya menyasar kepentingan publik gunamengukung pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
· Http://id. m. wikipedia. org/wiki/Otonomi_daerah di unduh pada tanggal 25 oktober 2014
· Http://id. m. wikipedia. org/wiki/Kemiskinan d unduh pada tanggal 25 oktober 2014
· Http://otonomidaerah.org diunduh pada tanggal 25 oktober 2014
0 komentar:
Posting Komentar